PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SANGAT DIBUTUHKAN

Sampai kapanpun peran serta perempuan dalam pembangunan masih sangat dibutuhkan, karena seorang wanita/ perempuan itu fleksibel dan cepat tanggap dalam segala urusan. Apalagi, dalam urusan pembangunan yang ada kaitannya dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo yang akrab dipanggil Bude Karwo saat memberikan materi bagi ibu-ibu peserta Ladies Program istri peserta Diklatpim II Angkatan XXIII di Diklat Balongsari Tama Surabaya, Senin ( 25/4).

Bude Karwo mengatakan, seperti dalam RPJMD Prov. Jatim, PKK selalu diiukut sertakan dalam penggodokan atau pembuatan rencana program pembangunan yang ada dalam RPJMD tersebut. Sebab, dalam 10 program pokok PKK itu sudah menyangkut semua masalah yang ada di masyarakat,; mulai dari masalah kemiskinan, kesehatan, gizi buruk/ perbaikan gizi,pendidikan, lingkungan, perekonomian, kekerasan dalam keluarga sampai pada mengurangi kematihan ibu melahirkan dan balita serta perbaikan ekonomi keluarga dengan memberikan bantuan dana hibah dengan Kopwan.

“ Oleh karena itu, sampai kapanpun peran serta wanita/ perempuan dalam pembangunan akan terus dibutuhkan dan sangat dibutuhkan, apapun bentuknya,” jelas Bude Karwo.

Menurut Bude, perempuan dalam kancah pembangunan itu sudah dilaksanakan dan dilakukan dengan jelas program- programnya. Sebagai contoh, setiap bulan PKK selalu membuat program yang dilaksanakan secara rutin dan berkala baik itu di desa mapun di kecamatan sampai di tingkat kabupaten/Kota dan Propinsi. “ Kalau di desa setiap berkala satu bulan sekali diadakan temu kader gizi. Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui seberapa banyak jumlah anak balita yang ada di desa tersebut, sekaligus dalam pertemuan itu juga diberikan bantuan nutrisi untuk perbaikan gizi balita. Seperti pemberian susu, kacang hijau rebus dan roti mari serial,” terangnya.

Ditambah lagi dengan program- program sosial lainnya, seperti bencana alam yang datangnya tiba- tiba. Otomatis yang namanya PKK bila bekerja tanpa pamrih dan selalu mengguna hati nurani pasti langsung membuat program sukarela dengan menggalang donator untuk memberikan bantuan baik moril maupun sprituil pada yang terkena musibah. Belum lagi, masalah penanganan pendidikan atau masalah buta huruf. Dengan bantuan PKK Jatim yang selalu bekerja keras pantang menyerah, akhirnya Jawa Timur yang tadinya menjadi gudangnya buta huruf di Indonesia saat ini telah berhasil meningkatkan dan menyelesaikan program pendidikan 12 tahun. Padahal, program nasional untuk pendidikan 12 tahun dipatok harus tuntas pada tahun 2015 mendatang dan Jatim telah lewat atau selesai.

Penurunan program kemiskinan, PKK juga ikut andil dalam program pengentasan yaitu dengan program pemberian bantuan dana hibah pada setiap kopwan di setiap desa sebesar Rp 25 juta kepada 8.506 desa se Jatim. Karena dengan adanya bantuan diberikan, diharapkan perekonomian yang ada di desa itu bisa menggeliat dan berputar. Disamping itu juga diberikan bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program jalinkesra ( program jalan Lain menuju Kesejahteraan). Terbukti, dengan adanya program diatas jumlah kemiskinan di Jatim terus menurun yakni dari 1.330.696 KK atau 16% turun menjadi 14, 94 % atau sekitar 545 KK atau sekitar 1,05 %. Peran perempuan lewat program PKK juga berhasil menurunkan jumlah angka kematian bayi di Jatim yakni sebesarl 90,7 %, padahal tingkat nasional jumlah angka kematian bayi masih tinggi yaitu sebesar 228 per seratus ribu kelahiran. Sedang angka kematian balita di jatim juga turun yaitu 28,2 per seribu balita dan nasional masih diatasnya yakni 29,8 per seribu balita.

Sebelum mengakhiri materinya, Bude Karwo, minta pada seluruh peserta ladies program hendaknya selalu ikut mendukung program- program pemerintah baik lewat PKK maupun program Dharma wanita. Dengan begitu, kegiatan atau program yang telah dibuat oleh pemerintah bisa selaras dan sejalan dengan program kegiatan yang dibuat baik di PKK maupun Dhrma wanita. Sebab, yang ikut program ladies program adalah istri dari pejabat atau eselon yang ikut membuat kebijakan. Untuk itu, ibu sebagai pendamping suami ya otomatis harus ikut mensupport kegiatan suami.

Sementara itu Kepala Badan Diklat Prov. Jatim, Drs. Syaiful Rahman, MM, MPd mengatakan, ladies program yang diikuti 143 ibu- ibu. Istri peserta Diklat II Angkatan XXIII ini dilaksanakan selama 10 hari mulai tgl 17 s/d 27 April 2011. Dengan tujuan, untuk menambah dan memperluas wawasan peserta ladies program dalam masalah pemerintahan dan pembangunan. Serta untuk melatih kepekaan dan kepedulian terhadao kejadian ang ada di lingkungan sekitarnya.

Sebanyak 143 orang peserta ladies program itu berasal dari seluruh Indonesia antara lain dari Kejaksaan Agung 10 orang, Kementrian Ham 7orang, BPKP 2 orang, BKKBN 1 orang dan Pemprov. Jatim 15 orang, Prov. Kasel 3 orang, Papua 3 orang dan Prov. Riau 1 orang serta 102 orang dari Kab/ Kota se Indonesia.

Sebelum meninggalkan diklat Bude Karwo lebih dulu meninjau Gedung Assesment Diklat Prov. Jatim yang letaknya berada di sebelah samping gedung Induk atau gedung Utama Diklat Prov. Jatim. ( Humas Pemprov. Jatim/ Dilla, Yuli, Asikin).

Benahi Carut Marut Masalah TKI

Untuk membenahi ‘carut marut’ permasalahan TKI, khususnya yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, Presiden menugaskan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta instansi teknis terkait, guna melakukan evaluasi secara menyeluruh baik dari aspek permasalahannya di dalam negeri maupun di luar negeri.  Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas (25/4) di Kantor Presiden, sebagai wujud kepedulian Presiden terhadap permasalahan TKI yang dinilai tidak kunjung selesai.

Terkait dari aspek di dalam negeri, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengkaji seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk mengevaluasi PPTKIS, kegiatan pelatihan bagi TKI, maupun evaluasi terhadap TKI-nya sendiri.  Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta agar PPTKIS yang tidak  atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya ditindak atau diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan terkait dengan evaluasi terhadap aspek luar negeri, Presiden mengarahkan agar semua MOU yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri yang telah ditandatangani dengan negara-negara sahabat seperti antara lain dengan pemerintah Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Taiwan , Australia, UEA, Jordania, Qatar, Lebanon dan Syria, agar dikaji kembali.  Pengkajian tersebut perlu dilakukan baik terhadap struktur gaji (insentif), kelayakan dan perlakuan serta perlindungan dari sisi kemanusiaan di negara bersangkutan.  Apabila diperlukan langkah-langkah moratorium pengiriman TKI ke luar negeri dapat dilakukan.

Berkaitan dengan hal ini, Presiden juga menilai perlunya evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif terhadap kasus-kasus yang merugikan TKI di negara-negara tujuan, termasuk mengevaluasi kinerja kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negari dalam rangka memberikan perlidungan kepada para TKI.

Presiden mengharapkan agar evaluasi persoalan TKI tersebut dapat dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta instansi terkait, dalam suatu tim terpadu dan dapat diselesaikan dalam waktu segera.  Sehingga apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian tersebut, Pemerintah memandang perlu mengambil langkah-langkah atau pembenahan, maka langkah atau kebijakan pembenahan tersebut dapat segera dilakukan.

Namun, Presiden mengingatkan agar “success story” yang ada dari penempatan TKI di luar negeri, tidak boleh dinegasikan, dan harus disampaikan secara luas kepada masyarakat. 

Walaupun demikian, Presiden juga berharap, agar dalam jangka panjang lndonesia tidak lagi mengirimkan TKI yang bekerja di sektor informal (rumah tangga).  Untuk itu, pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkat untuk membuka lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, Presiden pada bulan Juni direncanakan akan menghadiri dan berbicara di Sidang ILO.  Pada kesempatan tersebut, Presiden  juga berencana untuk mengajak negara-negara anggota ILO guna lebih memperhatikan perlindungan bagi tenaga kerja migran (lintas negara). (SBP/AK).

Pentingnya Pendidikan berwawasan Lingkungan

Musibah bertubi-tubi melanda negeri ini mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, puting beliung, tanah longsor. Dan, terakhir-terakhir ini di musim penghujan ada daerah-daerah yang menjadi langganan bencana banjir, atau bencana yang lebih besar lagi bagi dunia yaitu adanya pemanasan global yang luar biasa dampaknya bagi bumi kita.

Bencana-bencana di atas tentunya secara langsung atau tidak langsung akan membawa dampak terhadap dunia pendidikan kita. Karena, dengan adanya bencana yang melanda tersebut maka banyak yang menjadi korban pendidikan, mulai dari fasilitas pendidikan dengan rusaknya bangunan sekolah, rusaknya transportasi menuju sekolah, atau terendamnya sarana sekolah lain karena banjir.

Belum lagi dampak psikologis yang dialami oleh anak akibat bencana tersebut. Tentunya kita masih teringat di tayangan televisi bencana tsunami di Aceh atau gempa bumi 27 Mei yang melanda di Yogyakarta bagaimana anak-anak menangis karena kehilangan saudara-saudaranya.