Selamat datang di blog kami. Kami kelompok yang didominasi para ibu rumah tangga yang berkeinginan untuk maju dan berkarya, blog ini adalah tempat kami untuk menunjukkan pada dunia bahwa kami ada, kami eksis dalam bisnis dan kami ingin terus melangkah ke depan. Demi mencetak generasi penerus yang tangguh, mandiri dan terus berkembang hingga mampu bersaing positif dalam skala Nasional dan dunia Internasional.

Kontak dan Informasi

Untuk informasi hub. kami di KH. Khamdani no. 14 RT.01, RW. 01 Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran – Sidoarjo. Telp. 08123500763

Rabu, 04 Mei 2011

DINKES SIDOARJO KURANG SOSIALISASI PROGRAM JAMKESMAS

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sidoarjo, ternyata program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tidak sepenuhnya berjalan optimal khususnya pada tahapan sosialisasi dan validasi data yang itu menjadi tugas dari tim pengelola Jamkesmas yang dikomandoi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo.
Fakta ini terlihat dengan adanya beberapa masalah yang terjadi di lapangan dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada DKR Sidoarjo, kurang optimalnya tim dalam melakukan sosialisasi dan validasi data yang berdampak pada proses pelayanan kesehatan yang diterima pasien.
Seperti yang di alami oleh Bpk.Khoir Kecamatan Sedati, dia baru mendapatkan kartu jamkesmas pada bulan Desember 2009 pada saat mengalami sakit, padahal data sudah masuk menjadi peserta Jamkesmas. Seharusnya dia mendapatkan kartu saat melakukan validasi (pada saat program jamkesmas keluar Tahun 2008) bukan pada saat sakit.
Karena kurangnya sosialisasi maka saat pengambilan obat Bpk.Khoir hanya membawa kartu Jamkesmas saja. Ternyata diluar kartu tersebut masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga saat pengambilan obat di apotik dia kesulitan karena pihak apotik tidak mau memberi obat ketika persyaratan tidak terpenuhi. Misalnya, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy kartu Jamkesmas, fotocopy kartu berobat dari Rumah Sakit tempat dia berobat, fotocopy rujukan dari puskesmas, dan resep dari dokter, dll.
Karena persyaratan yang begitu banyak dan kurangnya pemahaman maka akhirnya Bpk.Khoir memutuskan untuk membeli obat sendiri dengan uang yang diperoleh dari pinjam sana-sini. Seharusnya Dinkes memaksimalkan sosialisasi dan validasi data agar tidak menyulitkan masyarakat miskin yang ingin menggunakan haknya.

Dinkes Sidoarjo Temukan 17 Balita Gizi Buruk

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menemukan 17 bayi di bawa usia lima tahun (balita) menderita gizi buruk. Penemuan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Tri Ratih Agustina.
‘Sejak 1 Juni lalu memang kita menemukan sebanyak 17 balita yang mengalami gizi buruk. Kami temukan dari beberapa daerah yang terdeteksi melalui Posyandu serta Pusekesmas,’ kata Tri Ratih.
Dia menjelaskan, balita yang dtemukan mengalami gizi buruk itu pertumbuhannya tidak seimbang dengan usia balita yang wajar. Pertumbuhan mereka lambat. Bahkan berat badannya jauh dari berat ideal.
Sedangkan ciri-ciri dan indikasi lainnya, papar Tri Ratih, kepala membesar dan perut buncit. Sedangkan badan terlihat kurus, kering, dan tulangnya kelihatan. Penyebabnya, lantaran tak menerima asupan gizi seimbang.
Meski begitu, kata dia, tidak semua penderita gizi buruk itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ada beberapa Balita yang justru berasal dari keluarga yang terbilang mampu memberikan makanan bergizi. ‘Jadi, penyebabnya bisa saja karena pola makan yang kurang teratur,’ jelasnya.

Gizi Buruk membuat 7,3 Juta Anak Indonesia Jadi Pendek

Masalah gizi buruk tidak hanya berhubungan dengan penyakit tetapi juga berdampak pada pertumbuhan tinggi badan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 mencatat 35,7% anak Indonesia tergolong pendek akibat masalah gizi kronis.

Dengan persentase sebesar itu diperkirakan ada 7,3 juta anak Indonesia yang jadi pendek. Banyaknya anak yang mengalami gangguan pertumbuhan tinggi badan merupakan masalah gizi kronis karena berhubungan dengan riwayat gizi pada generasi sebelumnya.

"Tinggi badan berhubungan dengan masalah gizi kronis. Jika satu generasi kurang gizi, dampaknya pada tinggi badan mungkin baru akan dirasakan generasi berikutnya," jelas Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dalam peringatan hari Gizi Nasional di Kementerian Kesehatan, Selasa (25/1).

Karena merupakan masalah kronis, Menkes mengatakan bahwa pengatasan masalah gizi buruk dan pengaruhnya terhadap tinggi badan harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Di antaranya melalui perbaikan gizi ibu hamil atau antenatal care.

Angka gizi buruk pada balita sendiri mengalami perbaikan, dari 31% pada tahun 1990 menjadi 17,9% pada 2011. Namun menurut Menkes, angka itu belum istimewa karena berarti masih ada 3,7 juta balita yang kurang gizi. Menkes menargetkan, pada tahun 2015 angka itu bisa terus ditekan menjadi 15% saja.

Meski angka gizi buruk tinggi, di sisi lain balita dengan gizi berlebih hampir sama banyak dengan balita gizi buruk yakni 14%. Menariknya, gizi berlebih tidak berhubungan dengan status ekonomi karena persentasenya pada keluarga termiskin adalah 13,7 persen sementara di keluarga terkaya tidak jauh berbeda, yakni 14%.

Masalah gizi lainnya yang sedang dihadapi adalah obesitas yang dialami oleh 15 persen orang dewasa berusia 15 tahun ke atas. Menurut Menkes, obesitas yang berhubungan dengan masalah metabolisme jumlahnya meningkat akibat perubahan gaya hidup dan kondisi lingkungan. 

Galery kegiatan