Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sidoarjo, ternyata program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tidak sepenuhnya berjalan optimal khususnya pada tahapan sosialisasi dan validasi data yang itu menjadi tugas dari tim pengelola Jamkesmas yang dikomandoi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo.
Fakta ini terlihat dengan adanya beberapa masalah yang terjadi di lapangan dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada DKR Sidoarjo, kurang optimalnya tim dalam melakukan sosialisasi dan validasi data yang berdampak pada proses pelayanan kesehatan yang diterima pasien.
Seperti yang di alami oleh Bpk.Khoir Kecamatan Sedati, dia baru mendapatkan kartu jamkesmas pada bulan Desember 2009 pada saat mengalami sakit, padahal data sudah masuk menjadi peserta Jamkesmas. Seharusnya dia mendapatkan kartu saat melakukan validasi (pada saat program jamkesmas keluar Tahun 2008) bukan pada saat sakit.
Karena kurangnya sosialisasi maka saat pengambilan obat Bpk.Khoir hanya membawa kartu Jamkesmas saja. Ternyata diluar kartu tersebut masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga saat pengambilan obat di apotik dia kesulitan karena pihak apotik tidak mau memberi obat ketika persyaratan tidak terpenuhi. Misalnya, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy kartu Jamkesmas, fotocopy kartu berobat dari Rumah Sakit tempat dia berobat, fotocopy rujukan dari puskesmas, dan resep dari dokter, dll.
Karena persyaratan yang begitu banyak dan kurangnya pemahaman maka akhirnya Bpk.Khoir memutuskan untuk membeli obat sendiri dengan uang yang diperoleh dari pinjam sana-sini. Seharusnya Dinkes memaksimalkan sosialisasi dan validasi data agar tidak menyulitkan masyarakat miskin yang ingin menggunakan haknya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar