SIDOARJO-Sedikitnya 42 sekolah di Kabupaten Sidoarjo ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pilot project penerapan kurikulum 2013 di tahun ini.
Jumlah tersebut terdiri atas 9 Sekolah Dasar (SD) negeri, 4 SD swasta, 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri, 1 SMP swasta, 9 Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri, 1 SMA swasta, 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri, dan 9 SMK swasta.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono, mengatakan, ke 42 sekolah tersebut telah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pilot project untuk menerapkan kurikulum 2013 untuk tahun ajaran 2013-2014. Di antaranya adalah sekolah eks RSBI dan SBI. “Kriterianya juga pusat yang menentukan,” tuturnya. Menurut Agoes, tidak semua sekolah di Sidoarjo menerapkan kurikulum 2013 ini dikarenakan kurikulum tersebut masih baru. ”Tidak mungkin diimplementasikan langsung ke semua sekolah,” ujarnya.
Agoes menerangkan, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menerapkan kurikulum 2013 ke semua sekolah. Perubahan kurikulum disertai dengan perubahan jumlah mata pelajaran dan perubahan buku akan menambah biaya tersendiri. Untuk itu pihak dispendik akan mengakomodir sekolah lain yang ingin menerapakan kurikulum ini secara mandiri. ”Yang jelas tidak boleh membebankan biaya buku kepada siswa,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dispendik, alam Tirto Adi menambahkan, banyak sekolah baik negeri maupun swasta yang merespons positif penerapan kurikulum 2013 ini. Meski tidak ditunjuk pemerintah pusat, namun mereka mengajukan surat permohonan ke dispendik untuk menerapkan kurikulum tersebut. Untuk mengakomodir keinginan tersebut, dispendik akan mengadakan pertemuan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Selasa (16/7) depan. ”Respons mereka harus kita perhatikan,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo, Musahili menyatakan, pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesa dalam penerapan kurikulum baru itu. Pasalnya, banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum menerapkannya. Salah satunya adalah kesediaan infrastruktur. ”Tidak cukup dengan mengadakan pelatihan saja kemudian langsung diaplikasikan, perlu persiapan lebih matang lagi,” terangnya. Musahili kemudian menjelaskan, meskipun ada beberapa SMK swasta yang ditunjuk untuk menerapkan kurikulum ini, namun secara keseluruhan MKKS SMK swasta merasa keberatan dengan penerapan tersebut. Hal ini dikarenakan belum tersedianya infrastruktur yang memadai. ”Seharusnya pemerintah melengkapi dulu infrastruktur baru diaplikasikan,” tandasnya. (bam/nis/nug) Humas DPRD Sidoarjo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar